AD / ART

ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN SARJANA PENDIDIKAN INDONESIA
(ISPI)

IKATAN SARJANA PENDIDIKAN INDONESIA

Gedung Daksinapati Universitas Negeri Jakarta

Rawamangun Jakarta Timur

ANGGARAN DASAR

IKATAN SARJANA PENDIDIKAN INDONESIA (ISPI)

PENDAHULUAN

Berkat Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaannya yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membentuk suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan Nasional, maka para Sarjana Pendidikan merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk lebih banyak memberikan sumbangan tenaga dan pikirannya.

Agar para Sarjana Pendidikan dapat memberikan sumbangannya secara lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna, maka dengan ini para Sarjana Pendidikan Indonesia menghimpun diri dalam satu wadah organisasi yang memiliki Anggaran Dasar sebagai berikut:
BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama dan Tempat Kedudukan

Organisasi ini bernama Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia disingkat ISPI dan Pusatnya berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2
W a k t u

ISPI didirikan pada tanggal 17 Mei 1960 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
BAB II
ASAS DAN SIFAT

Pasal 3

Asas

ISPI berasaskan Pancasila.

Pasal 4

ISPI adalah suatu organisasi yang bersifat profesi dibidang pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya.

TUJUAN DAN USAHA
Pasal 5

T u j u a n

Menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan Nasional secara profesional agar lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna, melalui pengembangan dan penerapan Ilmu Pendidikan untuk kemajuan dan kepentingan Bangsa dan Negara.
Pasal 6

U s a h a

  1. Menyelenggarakan pertemuan ilmiah dan penelitian mengenai ilmu, seni, budaya, dan teknologi pendidikan
    Mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta lembaga oganisasi profesi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.
    3.Menerbitkan media komunikasi ilmu, seni budaya dan teknologi pendidikan.
    4.Melindungi kepentingan profesional para anggota dan mengembangkan profesi kependidikan.
    5.Melindungi kepentingan masyarakat dari praktek pendidikan yang merugikan.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 7

Struktur organisasi

  1. Struktur organisasi ISPI diatur menurut tingkat-tingkat sebagai berikut:

1.Pusat
2.Daerah
3.Cabang

  1. Pada tingkat Pusat dibentuk himpunan-himpunan bidang keilmuan sedang di tingkat daerah dapat dibentuk komisariat-komisariat.

Pasal 8

Dewan Pembina

Pada tingkat Pusat dibentuk Dewan Pembina Pusat yang dapat memberikan saran-saran kepada Pengurus Pusat untuk meningkatkan dan memajukan usaha ISPI.

  1. Pada tingkat Daerah dan Cabang dimungkinkan untuk dibentuk Dewan Pembina yang dapat memberikan saran-saran kepada Pengurus untuk meningkatkan dan memajukan usaha ISPI setempat.

BAB V
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS

Pasal 9

Pemilihan dan Pengangkatan

  1. Pengurus Pusat (PP ISPI) dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) serta disyahkan oleh MUNAS
    Pengurus Daerah (PD ISPI) dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Daerah (MUSDA) serta dilantik oleh PP ISPI.
    3.Pengurus Cabang (PC ISPI) dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Cabang (MUSCAB) serta dilantik oleh PD ISPI.

BAB VI
TUGAS, WEWENANG DAN

TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 10
Pengurus Pusat

1.Pengurus Pusat adalah pelaksana harian tertinggi organisasi berdasarkan mandat MUNAS.
2.Pengurus Pusat bertindak untuk dan atas nama organisasi ke luar dan ke dalam.
3.Pengurus Pusat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Induk organisasi profesi lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
4.Dalam keadaan mendesak Pengurus Pusat dapat mengganti/mengangkat anggota Pengurus Pusat melalui keputusan rapat pleno Pengurus Pusat yang sengaja diadakan untuk itu dan dipertanggungjawabkan kepada MUNAS.
5.Pengurus Pusat mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada MUNAS
6.

Melantik dan mensyahkan PD ISPI.

Pasal 11

Pengurus Daerah

1.Pengurus Daerah adalah pelaksana harian tertinggi pada tingkat daerah dan melaksanakan keputusan-keputusan MUNAS dan MUSDA di daerahnya.
2.Dalam keadaan mendesak Pengurus Daerah dapat mengganti/mengangkat anggota Pengurus Daerah melalui keputusan Rapat Pleno Pengurus Daerah yang sengaja diadakan untuk itu, yang selanjutnya diusulkan untuk disyahkan oleh Pengurus Pusat.
3.Pengurus Daerah bertindak untuk dan atas nama organisasi pada tingkat propinsi.
4.Pengurus Daerah mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta organisasi profesi lain di tingkat propinsi.
5.Pengurus Daerah mempertanggungjawabkan Kepengurusannya kepada MUSDA dan Pengurus Pusat.
6.Pengurus Daerah melantik dan mensyahkan Pengurus Cabang.

Pasal 12

Pengurus Cabang

1.Pengurus Cabang adalah pelaksana harian tertinggi di tingkat Kabupaen/Daerah Tingkat II dan melaksanakan keputusan-keputusan MUNAS, MUSDA dan MUSCAB.
2.Dalam keadaan mendesak Pengurus Cabang dapat mengganti/mengangkat anggota Pengurus Cabang melalui keputusan Rapat Pleno anggota cabang, yang sengaja diadakan untuk itu, yang selanjutnya diusulkan untuk disahkan oleh Pengurus Daerah.
3.Pengurus Cabang bertindak untuk dan atas nama organisasi pada tingkat Kabupaten/Daerah Tingkat II.
4.Pengurus Cabang mengadakan kerjasama dengan Pemerintah setempat serta organisasi profesi lain di tingkat Kabupaten/Dati II yang bersangkutan.
5.Pengurus Cabang mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada MUSCAB dan Pengurus Daerah.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 13
Jenis dan Sifat Keanggotaan

1.Anggota ISPI terdiri atas 3 jenis yaitu:

1.Anggota Biasa
2.Anggota Luar Biasa
3.Anggota Kehormatan

2.Untuk anggota Biasa dan Luar Biasa berlaku sifat keanggotaan yang aktif, sedangkan untuk anggota kehormatan berlaku sifat keanggotaan yang pasif.

Pasal 14

Anggota Biasa

Anggota Biasa ialah setiap sarjana pendidikan yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
Pasal 15

Anggota Luar Biasa

Anggota Luar Biasa ialah sarjana di luar bidang kependidikan yang sudah mengabdi sekurang-kurangnya lima tahun pada lembaga pendidikan, yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
Pasal 16

Anggota Kehormatan

Anggota Kehormatan ialah seseorang yang telah berjasa dalam bidang kependidikan yang diangkat berdasarkan pertimbangan dan keputusan Pengurus Pusat.

BAB VIII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 17

Sumber-sumber

Terdiri atas :

1.Sumbangan dan iuran anggota.
2.Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

MUSYAWARAH ORGANISASI

Pasal 18

Musyawarah nasional

1.Musyawarah Nasional ISPI adalah musyawarah tertinggi di tingkat Nasional, diadadakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
2.Dalam keaadaan mendesak dapat diadakan MUNAS Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus Daerah atau atas saran 2/3 anggota Pengurus Pusat.
3.Munas berwewenang :

1.Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat
2.Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3.Menetapkan garis-garis besar program kerja.
4.Memilih dan mengangkat Pengurus Pusat.

Pasal 19

Musyawarah Daerah

1.Musyawarah Daerah ISPI adalah lembaga musyawarah tertinggi ISPI di tingkat Propinsi, diadakan 4 (empat) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus daerah.
2.Dalam keadaan mendesak dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus Cabang atau atas saran 2/3 anggota Pengurus Daerah.
3.Musyawarah Daerah berwewenang:

1.Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah
2.Menyusun program kerja Daerah dan berpedoman pada hasil MUNAS
3.Memilih Pengurus Daerah.

Pasal 20

Musyawarah Cabang

1.Musyawarah Cabang ISPI adalah lembaga musyawarah tertinggi ISPI di tingkat kecamatan diadaka 3 (tiga) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
2.Musyawarah Cabang berwewenang:

1.Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang
2.Menyusun program kerja Cabang dengan berpedoman pada hasil MUNAS dan MUSDA.
3.Memilih Pengurus Cabang.

BAB X

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XI

PERUBAHAN, PEMBUBARAN DAN PENGESAHAN

Pasal 22

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui MUNAS yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Utusan Daerah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah suara yang sah.
Pasal 24

Pengesahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar ini disahkan pada tanggal 4 Mei 1999 dalam kongres ISPI keempat di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Mei 1999

Ketua Umum, Sekretaris I,

Prof. Dr. H Soedijarto, M.A Dr. Ahman, M.Pd.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN SARJANA PENDIDIKAN INDONESIA

(ISPI)
BAB I

Pasal 1

Tempat kedudukan

1.Pusat ISPI berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
2.Daerah ISPI berkedudukan di ibukota Propinsi.
3.Cabang ISPI berkedudukan di ibukota Kabupaten atau Kota.

BAB II

Pasal 2

Struktur organisasi dan dewan pembina

1.Organisasi Pusat dipimpin oleh Pengurus Pusat.
2.Organisasi Daerah dipimpin oleh Pengurus Daerah.
3.Organisasi Cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang.
4.Pada Organisasi tingkat Pusat dibentuk himpunan-himpunan bidang keilmuan yang berfungsi mewakili ISPI dalam pembahasan, penelitian, dan pengembangan bidang keilmuan khusus dalam kawasan kependidikan.
5.Di tingkat kepengurusan Cabang dapat diadakan Komisariat-komisariat bidang keilmuan yang merupakan konsentrasi anggota-anggota ISPI di lingkungan berbagai Instansi atau lembaga.
6.Di semua tingkat kepengurusan ada kegiatan kegiatan:

1.Penelitian pendidikan/pengajaran.
2.Pengembangan pendidikan/pengajaran.
3.Pengabdian Masyarakat.
4.Pengembangan karir.
5.Pengembangan bidang keilmuan.

7.Dewan pembina terdiri dari pakar-pakar di berbagai bidang kependidikan yang berstatus sarjana senior, baik yang sedang menjabat suatu jabatan instansional pemerintah maupun yang berstatus swasta.

BAB III

PENGURUS

Pasal 3

Pemilihan dan pengangkatan pengurus

1.Pemilihan Pengurus Pusat dilaksnakan oleh suatu Tim Formatur yang terdiri sekurang-kurangnya 3 Orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang.
2.Tim Formatur dipilih langsung oleh peserta Munas dengan memperhatikan azas musyawarah untuk mufakat oleh MUNAS dan mencerminkan perwakilan Daerah dan Pusat.
3.Tim Formatur yang terpilih dengan suara terbanyak, sekaligus menjadi Ketua Umum PP-ISPI
4.Pengurus Pusat terpilih diangkat dan disyahkan oleh MUNAS.
5.Pemilihan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang mengikuti tatacara yang sama dan disesuaikan dengan ruang lingkup wewenang masing-masing. Pengangkatan Pengurus yang bersangkutan dilakukan oleh MUSDA dan MUSCAB, sedangkan pelantikannya dilakukan oleh Pengurus yang satu tingkat lebih tinggi.

Pasal 4

Tugas, Wewenang dan tanggung jawab Pengurus

1.Perubahan keanggotaan pengurus yang diadakan di semua tingkat kepengurusan, karena sesuatu keadaan harus dipertanggungjawabkan kepada MUNAS, MUSDA, dan MUSCAB yang bersangkutan.
2.Pengurus Pusat:

1.Melaksanakan keputusan-keputusan MUNAS
2.Mewakili organisasi ke luar.
3.Bertanggung jawab kepada MUNAS.
4.Mensyahkan dan melantik Pengurus Daerah.

3.Pengurus Daerah:

1.Melaksanakan keputusan-keputusan Pengurus Pusat
2.Melaksanakan keputusan-keputusan MUSDA
3.Bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.
4.Mensyahkan dan melantik Pengurus Cabang

4.Pengurus Cabang:

1.Melaksanakan keputusan-keputusan Pengurus Pusat dan Daerah
2.Melaksanakan keputusan-keputusan MUSCAB
3.Bertanggung jawab kepada Pengurus Daerah dan MUSCAB

5.Pengurus Himpunan:

1.Membina dan mengembangkan sub-sub bidang ilmu pendidikan
2.Bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat dan MUNAS.

Pasal 5

Susunan Pengurus

1.Pengurus Pusat

1.Ketua Umum
2.Ketua I
3.Ketua II
4.Sekretaris Umum
5.Sekretaris I
6.Sekretaris II
7.Bendahara Umum
8.Bendahara I
9.Bendahara II
10.Beberapa Kepala Bidang
11.Ketua-ketua Himpunan, dengan susunan Pengurus:

1.Penasihat
2.Ketua
3.Wakil ketua
4.Sekretaris
5.Wakil Sekretaris
6.Bendahara
7.Wakil bendahara
8.Kepala Bidang akademik:

(a)

(b)

9.Kepala Bidang Organisasi:

(a)

(b)

2.Pengurus Daerah:

1.Ketua
2.Wakil Ketua I
3.Wakil Ketua II
4.Sekretaris
5.Wakil Sekretaris I
6.Wakil sekretaris II
7.Bendahara
8.Wakil Bendahara I
9.Wakil Bendahara II
10.Beberapa Kepala Bagian

3.Pengurus Cabang

Sama seperti susunan Pengurus Daerah, akan tetapi disederhanakan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Sedangkan untuk jabatan tersebut pada butir (10) terdiri dari beberapa Kepala Seksi, dan pada butir (11) dicantumkan ketua komisariat bidang keilmuan.

Pasal 6

Masa Jabatan Pengurus

1.Masa jabatan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah, lamanya 5 tahun.
2.Masa jabatan Pengurus Cabang, lamanya 3 tahun
3.Masa jabatan Pengurus Himpunan, lamanya 3 tahun
4.Masa Jabatan Ketua Umum pada prinsipnya hanya 2 kali berturut-turut kecuali dalam keadaan dan pertimbangan lain.

Pasal 7

Berhenti dari kepengurusan

Berhenti karena :

1.Meninggal dunia.
2.Berakhir masa jabatannya.
3.Atas permintaan sendiri.
4.Diberhentikan.

BAB V

Pasal 8

Keanggotaan

1.Syarat-syarat keanggotaan :

1.Anggota Biasa adalah,

1.Seorang Sarjana Pendidikan lulusan dalam negeri atau luar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri.
2.Seorang Sarjana Pendidikan yang bersedia menaati AD dan ART ISPI.

2.Anggota Luar Biasa adalah,

1.Seorang Sarjana lulusan dalam negeri atau luar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.
2.Seorang Sarjana yang bersedia mentaati AD dan ART ISPI.

3.Anggota kehormatan adalah :

Seorang warga negara Indonesia yang bersedia diangkat dan bersedia mentaati AD dan ART ISPI.

2.Syarat-syarat keanggotaan tersebut pada ayat 1 berlaku untuk semua anggota di tingkat Pusat, di tingkat Daerah, dan di tingkat Cabang.
3.Kewajiban dan hak anggota:

1.Memilih dan dipilih sebagai Pengurus,
2.Menghadiri musyawarah dan rapat.
3.Mempunyai hak suara dan bicara.
4.Mempunyai kewajiban untuk membayar iuran.
5.Mempunyai hak perlindungan.

4.Berhenti dari keanggotaan karena:

1.Meninggal dunia.
2.Atas permintaan sendiri.
3.Diberhentikan.

BAB VI

Pasal 9

Dewan Pembina

1.Dewan Pembina di masing-masing tingkat kepengurusan bertanggung jawab kepada MUNAS, MUSDA, dan MUSCAB yang bersangkutan.
2.Dewan Pembina di masing-masing tingkat kepengurusan:

1.Membina dan membimbing secara umum Pengurus yang bersangkutan.
2.Membantu dan mendampingi Pengurus yang bersangkutan, melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah dan Program Kerja masing-masing.
3.Menghadiri rapat-rapat harian, rapat tahunan dan musyawarah.

BAB VII

Pasal 10

Keuangan dan kekayaan

1.Pengurus pada masing-masing tingkat kepengurusan bertanggungjawab atas pemasukan iuran.
2.Iuran dapat dibayar setiap bulan, setiap kwartal, setiap setengah tahun atau untuk satu tahun sekaligus.
3.Bendahara pada masing-masing tingkat kepengurusan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan organisasi.
4.Pengurus bertanggung jawab atas Kekayaan berupa barang bergerak, tetap dan alat peralatan yang diperoleh dari sumbangan atau dari pembelian, seperti alat peralatan kantor dan sebagainya.
5.Sekretaris pada masing-masing tingkat kepengurusan bertanggungjawab atas pengelolaan alat dan kelengkapan organisasi.
6.Keuangan dan kekayaan organisasi dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan untuk keperluan sehari-hari.
7.Besarnya iuran ditentukan berdasarkan keputusan Pengurus Pusat ISPI. Bagi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.
8.Hasil pungutan dan iuran dari masing-masing tingkat kepengurusan diatur sebagai berikut: 25% disetor kepada pengurus yang ada diatasnya dan 75% digunakan untuk pengurus organisasi yang bersangkutan.

BAB VIII

Pasal 11

Musyawarah

Musyawarah di semua tingkat kepengurusan merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi.

1.Musyawarah di tingkat Pusat dan tingkat Daerah diadakan satu kali dalam jangka waktu 5 tahun, sedangkan di tingkat Cabang diadakan satu kali dalam jangka waktu 3 tahun.
2.Dalam keadaan yang bersifat darurat musyawarah istimewa dapat dilakukan sebelum waktunya.
3.Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Pusat dan utusan-utusan dari Daerah.
4.Musyawarah Daerah (MUSDA) dihadiri oleh Pengurus Daerah dan utusan-utusan dari Cabang.
5.Musyawarah Cabang (MUSCAB) dihadiri oleh Pengurus Cabang dan anggota-anggota Cabang.
6.Musyawarah di semua tingkat kepengurusan adalah sah, apabila dihadiri oleh ¾ jumlah utusan yang sah.
7.Apabila terjadi penundaan Musyawarah, maka musyawarah berikutnya diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tidak lagi tergantung pada jumlah utusan yang hadir.
8.Setiap keputusan musyawarah diambil secara musyawarah untuk mufakat.
9.Apabila terpaksa diadakan pemungutan suara maka keputusan diambil atas dasar ½ jumlah suara yang sah, ditambah satu suara.

BAB IX

Pasal 12

Rapat-rapat

1.Rapat Pengurus di semua tingkat kepengurusan diadakan paling sedikit satu kali dalam 3 bulan.
2.Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah sekali setahun mengadakan rapat kerja dengan tema:

1.Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja.
2.Mengadakan Temu Karya Ilmiah.

3.Dalam keadaan darurat dapat diadakan Rapat Luar Biasa oleh masing-masing tingkat kepengurusan atas permintaan 2/3 jumlah anggota-anggota pengurus.
4.Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.

BAB X

Pasal 13

Perubahan anggaran rumah tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diadakan oleh rapat kerja tahunan dan Pengurus Pusat mempertanggungjawabkannya kepada MUNAS.

BAB XI

Pasal 14

Pembubaran

1.Dalam hal Organisasi dibubarkan, maka semua kekayaan dihibahkan kepada Organisasi atau Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang ilmu kependidikan.
2.Untuk keperluan pembubaran Organisasi diadakan MUNAS yang khusus diadakan untuk itu.

BAB XII

Pasal 15

P e n u t u p

1.Masing-masing tingkat kepengurusan mengatur tata kerjanya.
2.Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, akan diatur dengan kesepakatan beberapa pengurus Organisasi.
3.Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 4 Mei 1999

Ketua Umum,                               Sekretaris I,

Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A          Dr. Ahman, M.Pd.